Halaman Utama  Profil Dewan Juri BHACA
|
|
BETTI ALISJAHBANA  Lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia Teknologi Informasi, dikombinasikan dengan latar belakang pendidikan Arsitektur merupakan modal kuat baginya untuk mendirikan dan memimpin QB Creative (PT Quantum Business International) yang bergerak dalam Industri Kreatif. QB Headlines, QB Architects dan QB Creative IT adalah tiga bidang bisnis yang digelutinya saat ini. Sampai dengan Januari 2008, Betti adalah Presiden Direktur PT IBM Indonesia, posisi yang dijabatnya selama delapan tahun. Ia adalah wanita pertama di IBM Kawasan Asia Pasifik yang dipercaya untuk memimpin operasi IBM di suatu negara. Karirnya dimulai di IBM pada tahun 1984 sebagai trainee. Selain menjabat berbagai posisi penting di Indonesia, ia juga telah malang melintang di dunia Internasional, diantaranya : General Manager, General Business, IBM ASEAN dan Asia Selatan (1996-1998), General Manager, e-business dan Cross Industry Solutions IBM ASEAN dan Asia Selatan (1998-1999). Jabatan lain yang dipegangnya adalah Anggota “Board of Trustess” USINDO (United States-Indonesia Society), Anggota Majelis Wali Amanah ITB, Ketua Yayasan ITB Tujuh Sembilan, Ketua Umum Asosiasi Open Source Indonesia. FRANS HENDRA WINARTA  Dr. Frans H. Winarta lulus dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1970, mengikuti kursus notaris di Universitas Indonesia antara tahun 1979-1980, mendapat gelar Magister Hukum bidang Hukum Pidana dari Universitas Indonesia tahun 1999, dan meraih gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran tahun 2007. Saat ini ia aktif sebagai advokat dan menjadi pemilik Kantor Hukum Frans Winarta & Partners (1981-sekarang) serta aktif di dalam beberapa organisasi nasional dan internasional, antara lain: Anggota International Bar Association (IBA) di London (1985-sekarang), Perwakilan Indonesia untuk IBA (1992), Anggota Dewan Penasehat IBA (1994 – 2003), Anggota Dewan Penasehat Institut Hak Asasi Manusia IBA (September 2000 – 2004) yang didirikan oleh Nelson Mandela (presiden seumur hidup) dkk. Selain itu, ia adalah Anggota Dewan Pimpinan Komisi Hukum Nasional/KHN (2000 – sekarang) yang turut menyusun cetak biru reformasi hukum nasional di Indonesia dan sebagai penasihat hukum bagi Presiden RI, Anggota Dewan Penyantun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI (1989 sampai sekarang), Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI (1993-1995) serta Wakil Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI antara tahun 1995-1997. MARDJONO REKSODIPUTRO  Lahir di Blitar, Jawa Timur, 13 Maret 1937. Pengalamannya di bidang hukum ia lewati baik sebagai praktisi maupun pengajar. Saat ini ia menjabat Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Sekretaris Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia serta Teman Serikat pada Kantor Konsultan Hukum Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro. Sebagai Pensiunan Guru Besar Universitas Indonesia, ia masih tetap menjalani aktifitasnya sebagai dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana UI, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi; dalam mata kuliah Sistem Peradilan Pidana, Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian, Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana, Ilmu Kepolisian Indonesia, dan Pemolisian Alternatif (Pemolisian Komuniti). Sederet pengalaman lainnya di bidang hukum adalah sebagai Mantan Ketua Program Kajian Ilmu Kepolisian pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia (1996-2006), mantan Sekretaris dan Ketua Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990-2002) Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1984-1990).
GUNARNI SOEWORO  Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1968 dan bekerja pada PT Unilever Bandung sebagai door to door salesteam pada tahun yang sama. Ia kemudian bergabung dengan Citibank N.A. Jakarta Pada tahun 1970 dan ditugaskan ke Kantor Pusat Citibank NA, New York pada tahun 1976 sebagai Risk Asset Reviewer. Posisi terakhir yang dijabatnya setelah kembali ke Citibank NA, Jakarta pada tahun 1978 adalah Vice President Division Head dari Corporate Banking Group. Pada tahun 1987, bergabung dengan Bank Niaga dan ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank Niaga (1994-1999), Wakil Komisaris Utama Bank Niaga (1999-2007) dan sejak tahun 2005 ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Mandiri, sampai saat ini. Dalam perjalanan karirnya ia juga aktif dalam berbagai kegiatan, diantaranya sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional pada waktu Pemerintahan Abdul Rachman Wahid dan juga sebagai anggota Komite Pengawas BPPN (oversight committee) sampai dibubarkannya BPPN. Dalam berorganisasi ia pernah menjabat sebagai Ketua Perbanas (1999-2003) dan memimpin komisi bidang perbankan pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan menjabat Wakil Ketua Komite Nasional Good Corporate Governance (1999-2004). Saat ini ia aktif sebagai anggota Dewan Penasehat Ikatan Bankir Indonesia, anggota Dewan Penasehat Perbanas, Wakil Ketua Indonesia Risk Profesional Association, Wakil Ketua Dewan Pembina Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Badan Sertifikasi Managemen Risiko (BSMR), anggota Dewan Pertimbangan Proper Kementerian Lingkungan Hidup, anggota Pengurus ISICOM (Indonesia Sociaty of Commissioner), anggota Dewan Pembina Yayasan Kanker Indonesia (YKI) dan anggota Dewan Pengawas Yayasan KEHATI (Keaneka Ragaman Hayati). RIZAL MALIK  Saat menjadi juri BHACA 2008, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan CEO Transparency International Indonesia, sebuah Ornop Indonesia yang merupakan bagian dari gerakan global anti-korupsi. Sebelum menduduki jabatan ini, ia adalah Penasihat Senior untuk Kebijakan Sosial pada the United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR) sebuah think-tank yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia dan UNDP untuk mengkaji dan mengembangkan usulan-usulan kebijakan jangka panjang agar Indonesia tidak mengalami kembali krisis ekonomi dan politik seperti di tahun 1997-1998. Ia juga pernah menjadi Direktur Operasional (Chief Operating Officer) Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership) sebuah forum multi-pihak untuk memandu dan memfasilitasi reformasi tata-pemerintahan (governance) di Indonesia. Ia juga pernah menjadi Kepala Perwakilan Oxfam Great Britain di Indonesia, dan Manajer Program Oxfam Hong Kong di Asia Timur. Oxfam adalah organisasi international yang berupaya untuk menghilangkan kemiskinan, penderitaan dan ketidakadilan di seluruh dunia. Selain karir panjang dalam bidang pembangunan dan tata-pemerintahan, Rizal juga aktif sebagai relawan di berbagai organisasi Lingkungan dan Kesehatan Reproduksi. Saat ini Rizal duduk sebagai anggota Badan Pengurus WWF-Indonesia, Yayasan Pelangi Indonesia, dan pada tahun 2006 dipilih sebagai Ketua Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Pada saat ini Rizal juga duduk sebagai anggota Board of the International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), dan dosen luar biasa di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.
|
|
|
Adthis
|
